Berbagi Beban Fiskal

  • Tingkat transfer ke Daerah dan Desa perlu dipertahankan pada level tertentu tanpa harus mengorbankan pelayanan publik lokal dan pembangunan daerah. Namun karena janji politik menghendaki Pemerintah untuk meningkatan dana transfer, sebaiknya hal tersebut diikuti dengan membagi beban fiskal (tanggung jawab belanja) ke Daerah dan Desa.
  • Berbagi beban fiskal dana pensiun PNS antara Pusat dan Daerah. Pemerintah perlu mengubah sistem pensiun PNS dari pay as you go (PAYGO) ke sistem fully funded. Dengan sistem fully funded, Pemerintah hanya membayarkan dana pensiun ketika PNS tersebut bekerja, dan PNS
    tersebut akan menerima tabungan pensiun tersebut begitu mereka memasuki usia pensiun. Ini dapat dilakukan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah membayarkan iuran pensiun PNS tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk pegawai baru.
  • Salah satu penugasan yang mungkin diberikan ke Pemerintah Desa adalah membayar sebagian asuransi kesehatan warga miskin di Desa tersebut. Sebagian dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, sebagian lagi dibayarkan oleh Pemerintah Desa. Sistem ini akan mendorong Pemerintah Desa untuk
    ikut serta dalam program untuk mengatasi kemiskinan dan semakin baik dalam menetapkan warga yang miskin.
  • Pemerintah Pusat perlu menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah (untuk melakukan pinjaman daerah ataupun untuk menerbitkan obligasi daerah) guna membiayai pembangunan infrastruktur lokal yang mendorong pertumbuhan daerah.

DOWNLOAD PDF

Salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK (Nawacita) adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Ini didukung dengan peningkatan dana transfer ke Daerah dan ke Desa. Dana Desa untuk tahun 2016 bahkan meningkat 125% di APBN 2016, serta direncanakan meningkat terus hingga tahun 2019. Namun peningkatan Dana transfer ke Daerah dan Desa menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan fiskal Pemerintah Daerah terkait dengan tugasnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan belanja Pemerintah Pusat juga terus meningkat. Pemerintah memerlukan dana untuk membangun infrastruktur skala nasional yang diperkirakan tidak kurang dari Rp. 5500 triliun untuk lima tahun (sekitar Rp. 1100 Triliun per tahun).

Selain itu sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dari Pusat meningkat dari tahun ke tahun, dari 1,2% PDB pada tahun 2009 ke 1,7% PDB pada tahun 2013 . Hal ini terjadi karena pelimpahan pajak ke daerah dengan UU No 28 Tahun 2009. Ditambah dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sumber yang dapat dibelanjakan Pemda pada tahun 2015 diperkirakan sekitar 7,4% PDB dan meningkat menjadi 7,7% PDB di tahun 2016. Besaran ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2005 yang hanya sekitar 6,7% PDB.

Peningkatan belanja daerah sepertinya tidak diikuti oleh penambahan beban fiskal dalam artian tambahan penugasan belanja (expenditure assignment). Sejak 2001 dengan UU 22/1999 hingga sekarang dengan UU 23/2014, tidak ada perubahan yang signifikan terkait urusan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah. Kebijakan peningkatan Dana Transfer ke Daerah baru dapat dianggap tepat sekiranya terjadi penambahan penugasan ke daerah. Bahkan Undang-Undang yang baru ini menambah beban fiskal Pemerintah Pusat terkait dengan pendanaan penugasan ke  Gubernur sebagai Wakil Pusat di Daerah.

Tekanan terhadap Anggaran Negara keseluruhan juga muncul di tahun 2015 dengan diimplementasikannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa kemudian muncul sebagai jawaban terhadap janji-janji politik satu milyar satu Desa. Padahal tidak ada tambahan penugasan kepada Pemerintah Desa di peraturan tersebut. Keberadaan Dana Desa berpotensi meningkatkan inefisiennya belanja Negara jika tidak diikuti dengan penugasan yang jelas. Dana Desa dimulai dengan jumlah Rp. 20,8 Triliun di tahun 2015, meningkat drastis (125%) pada tahun 2016 dan akan terus meningkat hingga Tahun 2019.

Kondisi Pembagian Kapasitas dan Beban Fiskal Antar Tingkatan Pemerintahan

Dana Transfer ke Daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, bahkan dalam prosentase terhadap PDB, terutama sejak tahun 2010 dan semakin besar setelah adanya Dana Desa mulai tahun 2015. Sementara itu Belanja Pemerintah Pusat cenderung menurun, dikarenakan Pendapatan Negara terus turun dalam prosentase terhadap PDB. Sejak tahun 2009, pemerintah juga lebih memilih untuk mengurangi belanja Pusat dari pada menurunkan transfer ke daerah untuk merespon penurunan pendapatan negara.

Berbagi Beban Fiskal

 

Perlunya Membagi Beban Fiskal Pemerintah ke Daerah dan Desa

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa Pemerintah Pusat perlu membagi beban fiskal ke Daerah dan Desa. Dua hal penting yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu:

  • Memberikan tambahan penugasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
  • Mengantisipasi potensi tambahan beban fiskal yang besar di masa mendatang terutama terkait belanja untuk program jaminan sosial.

Salah satu tambahan tanggung jawab pendanaan (beban fiskal) yang dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah untuk bidang Kesehatan adalah pengawasan obat dan makanan (ke Provinsi). Kemudian untuk bidang pendidikan, Pemerintah Daerah perlu didorong untuk mendirikan unit pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan tenaga kerja trampil. Sedangkan untuk bidang pekerjaan umum, banyak sekali yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kondisinya yang memang masih jauh di bawah standar minimum.