Sebuah Perspektif Untuk Peningkatan Daya Saing Indonesia

  • Mengubah paradigma kebijakan peningkatan daya saing dari inward-looking menjadi outward-looking, contohnya dengan meningkatkan partisipasi di dalam global production network
  • Mengubah penekanan peran pemerintah dari regulator menjadi fasilitator bagi peningkatan daya saing dan kinerja ekspor.
  • Melakukan perubahan pada strategi promosi ekspor, dari yang konvensional menjadi lebih modern dan inovatif.
  • Menjadi lebih aktif dalam menginisiasi perjanjian perdagangan. Tidak tergabung dalam suatu perjanjian perdagangan bukan berarti Indonesia tidak mengalami kerugian, karena akan semakin tertinggal dari negara pesaing.

DOWNLOAD PDF

Permasalahan Daya Saing Indonesia

Secara selintas, perekonomian Indonesia masih memiliki kinerja yang cukup baik, dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kinerja ini belum tentu mampu menjawab tantangan lingkungan eksternal dunia yang telah berubah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh melemahnya daya saing Indonesia.

Mengapa daya saing lemah? Pertama, Indonesia mengalami peningkatan terms of trade, yang disebabkan oleh apresiasi nilai tukar efektif riil (REER) karena menguatnya nilai tukar nominal, maupun meningkatnya tingkat harga domestik dibanding negara lain akibat dari biaya tinggi. Kedua, karena teknologi produksi Indonesia yang relatif tertinggal dari sejumlah negara pesaing. Ketiga, dikarenakan kegagalan Indonesia melakukan reformasi regulasi setelah krisis finansial Asia 1997.

Banyak dari kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi daya saing didasarkan pada pendekatan dan paradigma yang kurang sesuai. Pertama, banyak kebijakan yang didasarkan pada obsesi nilai tambah, seperti kebijakan hilirisasi. Padahal, nilai tambah dalam produksi lebih sering datang dari proses yang padat modal fisikal maupun padat keahlian, dan bukan semata-mata padat tenaga kerja, yang lebih dibutuhkan dalam penciptaan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan nilai tambah juga tidak berarti harus memproduksi barang-barang yang bernilai lebih tinggi, contohnya memproduksi aluminium dibandingkan dengan bauksit, karena untuk memproduksi aluminium diperlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan memproduksi bauksit. Akibatnya, nilai tambah mungkin akan menjadi negatif, meskipun nilai aluminium lebih tinggi.

Kedua, banyak kebijakan yang cenderung inward-looking dan mengandalkan substitusi impor. Dasar pemikirannya adalah bahwa pemberian proteksi akan memberikan kesempatan bagi industri domestik untuk belajar dan menikmati skala ekonomi sebelum menjadi efisien. Permasalahannya,proteksi sering diberikan tanpa batasan waktu atau kriteria kinerja yang jelas. Akibatnya, pengusaha lebih memilih untuk melobi pemerintah agar mendapatkan proteksi, ketimbang menjadi lebih efisien dalam berproduksi.

Berbagai pandangan di atas tidak sesuai dengan lingkungan produksi dan perdagangan global yang semakin terintegrasi vertikal serta melibatkan banyak negara. Suatu barang elektronik seperti komputer, misalnya, merupakan hasil dari proses produksi yang berlangsung lintas negara. Hal inilah yang sering disebut dengan Global Production Network (GPN) atau Global Value Chain (GVC). Dalam GPN, semakin sedikit negara memproduksi barang dari hulu sampai hilir, dan hanya memproduksi sesuai keunggulan komparatifnya.

Oleh karena itu, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perdagangan dan industri agar bisa berpartisipasi dalam GPN. Partisipasi dalam GPN memerlukan rezim perdagangan dan investasi yang terbuka, tersedianya berbagai jasa penunjang yang prima terutama logistik, serta tenaga kerja yang kompetitif.

Peningkatan Daya Saing Melalui Ekspor

Salah satu strategi utama dalam peningkatan daya saing adalah memperbaiki kinerja ekspor. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk besar, peluang pasar Indonesia sebenarnya hanyalah 1% dari pasar dunia, sehingga masih perlu melihat pasar di negara lain. Selain itu, ekspor merefleksikan daya saing sebuah negara, karena pasar global terdiri dari perusahaan yang efisien dan inovatif. Saat ini ekspor Indonesia terlihat kurang terdiversifikasi, baik dalam produk maupun negara tujuan.

Situasi ekspor di Indonesia ditandai oleh beberapa permasalahan. Pertama, masih terdapat kendala produksi (supply-side constraints), seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kedua, kurangnya informasi mengenai karakteristik pasar tujuan dan tingginya “biaya” untuk melakukan ekspor. Ketiga, masih terdapat hambatan bagi eksportir untuk mendapatkan akses pasar.

Tingginya “biaya” untuk melakukan ekspor, mengakibatkan aktivitas ekspor menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan bagi pengusaha domestik. “Biaya” ini juga memperhitungkan usaha untuk mendapatkan informasi mengenai pasar tujuan, membangun jaringan, serta memenuhi berbagai aturan yang berlaku di negara tujuan.

Saat ini pemerintah masih lebih banyak mengatur dibanding memfasilitasi perdagangan internasional. Sebagai contoh, UU Perdagangan pada tahun 2014 mengamanatkan pembentukan 9 Peraturan Pemerintah, 14 Peraturan Presiden, dan 20 Peraturan Menteri. Selama tahun 2014, Kementerian Perdagangan, misalnya, menerbitkan 368 peraturan terkait perdagangan. Pemerintah harus mengubah paradigmanya dari regulator menjadi fasilitator.

Peran Perjanjian Perdagangan dan Peningkatan Akses Pasar

Selain permasalahan kendala produksi dan sulitnya melakukan ekspor, akses pasar juga mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia. Meskipun keberhasilan WTO telah mampu menurunkan bea masuk secara signifikan, namun besarannya masih berpengaruh terhadap daya saing ekspor, apalagi ditambah dengan kebijakan hambatan non-tarif. Saat ini Indonesia hanya memiliki sedikit perjanjian perdagangan dengan negara mitra, sehingga produk Indonesia masih terkena hambatan yang tinggi.

Sayangnya, perjanjian perdagangan bebas masih dipandang negatif di dalam pembahasan kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah survei mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), hanya 45% perusahaan Indonesia yang melihat bahwa MEA akan menjadi kesempatan bagi mereka, jauh di bawah negara ASEAN lainnya. Perjanjian perdagangan sering dianggap sebagai alasan meningkatnya impor.

Setelah berjalannya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), surplus neraca perdagangan Indonesia dan Jepang menjadi lebih kecil karena peningkatan impor Indonesia dari Jepang yang lebih tinggi dibanding peningkatan ekspor. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa IJEPA merugikan bagi ekonomi Indonesia. Padahal, impor tersebut penting untuk menunjang produksi domestik, termasuk untuk ekspor. Ekspor kendaraan bermotor Indonesia mengalami peningkatan hingga hampir 5 kali lipat setelah bergabung dengan IJEPA, meskipun tidak ditujukan untuk pasar Jepang sehingga tidak terlihat dalam neraca perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang. Hal ini menunjukkan pentingnya GPN yang telah dibahas di atas.

Kebijakan Daya Saing