Sebuah Catatan Mengenai Kebijakan Perlindungan Sosial

  • Peningkatan kualitas guru merupakan hal penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sistem penilaian dan insentif guru perlu didesain agar guru termotivasi membuat murid-murid menyukai proses belajar dan meningkatkan kemampuannya. Salah satunya dengan memperkuat keterlibatan komunitas seperti orangtua dan pemuka masyarakat.
  • Akses terhadap pendidikan tinggi harus ditingkatkan mengingat pendidikan tinggi sangat berperan dalam peningkatan mobilitas sosial. Ini harus dimulai dengan intervensi sejak usia diniagar akses siswa miskin ke perguruan tinggi lebih luas.
  • Prioritas lain diarahkan untuk peningkatan intervensi gizi untuk anak-anak miskin dan hampir miskin karena pentingnya gizi bagi perkembangan kognitif anak.
  • Akses ke keuangan juga merupakan hal utama dalam penigkatan kesejahteraan. Perlu koordinasi yang lebih baik dalam pengaturan program program inklusi keuangan, termasuk pula konsistensi dalam implementasinya.

DOWNLOAD PDF

Berdasarkan standar Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Sayangnya, perbandingan beberapa indikator kesehatan dan kemiskinan internasional dengan negara lain yang termasuk kelompok berpendapatan rendah memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lebih baik. Indikator malnutrisi seperti severe wasting (proporsi tinggi-berat badan abnormal) Indonesia misalnya lebih tinggi 3 kali lipat daripada Kamboja.

Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi belum dapat dinikmati oleh kelompok berpendapatan rendah. Ada beberapa permasalahan mendesak dalam masalah sosial ekonomi:

  • Kemiskinan memang mengalami tren menurun, tetapi laju penurunannya mengalami perlambatan dan cukup serius apalagi jika menggunakan standar internasional;
  • Tingkat kerentanan terhadap kemiskinan kita cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa, kenaikan harga beras 1% saja, berpotensi menambah 300an ribu orang miskin;
  • Walaupun anggaran pendidikan sudah digelontorkan cukup besar, kualitas pendidikan kita masih rendah, dan tidak pro-poor;
  • Status kesehatan orang Indonesia, bahkan secara rata-rata, masih rendah, terutama terkait dengan status gizi anak usia balita dan kematian ibu melahirkan;
  • Ketimpangan kita sudah meningkat ke arah yang cukup serius. Peningkatannya dalam beberapa tahun terakhir termasuk paling tinggi dibanding negara berkembang lainnya.

Kebijakan Perlindungan Sosial

Paradigma lama bahwa ketimpangan sosial tidak terhindarkanuntuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus ditinggalkan. Dalam jangka panjang, negara-negara dengan ketimpangan sosial yang besar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. Masalah ketimpangan sosial merupakan masalah pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar (termasuk asupan nutrisi), pendidikan yang berkualitas dan kemampuan berusaha. Hal tersebut merupakan komponen investasi dini terhadap modal manusia.

Akses terhadap Pendidikan Berkualitas

Indonesia mencatat kemajuan sangat pesat dalam melakukan reformasi sistem pendidikan selama sepuluh tahun terakhir. Investasi publik dalam sektor pendidikan juga terus dilakukan dan menurut Tobias et. al (2014) dari berbagai aspek seperti tercapainya universal primary school attainment, tingkat keberlanjutan sekolah dari SD ke SMP meningkat signifikan dan kinerja baca anak (menurut PISA) yang terus membaik antara tahun 2000-2012. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi yakni masih rendahnya enrollment SMP di kawasan Timur Indonesia dan kinerja pelajar Indonesia yang rendah terutama dalam bidang matematika dan IPA (science).

Guru mempunyai peran kunci dalam memperbaiki kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Tiga aspek peningkatan kualitas guru terkait (1) pengetahuan substansi, (2) pengetahuan pedagogi dan (3) motivasi yang sangat penting karena aspek (3) inilah yang menentukan transmisi pengetahuan substansi dan pengajaran guru kepada murid. Sistem insentif guru sangat menentukan motivasi guru untuk membuat murid-murid mau belajar dan meningkatkan kemampuannya.

Kesehatan: Perbaikan Nutrisi Usia Dini

Salah satu yang mendesak adalah menyelesaikan segera masalah gizi buruk anak-anak Indonesia. Selama kurun waktu 2007 ke 2013 stunting justru mengalami peningkatan. Ini sangat berkorelasi dengan asupan gizi termasuk protein yang vital dalam pertumbuhan otak anak. Dengan konsekuensinya terhadap kualitas intelegensi di usia dewasa, maka mobilitas sosial akan menjadi terhambat. Kemiskinan akan diwariskan secara turun-temurun.

James Heckman, ekonom pemegang hadiah Nobel dari Universitas Chicago, menjelaskan dengan gamblang sedemikian pentingnya melakukan investasi modal manusia pada usia dini (0-3 tahun). Alasan utamanya sederhana, usia 0 3 tahun adalah usia yang sangat sensitif dalam perkembangan otak anak baik untuk kognitif maupun social skills. Rendahnya cakupan gizi anak Indonesia ini mungkin juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas kognitif siswa-siswa sekolah di Indonesia.

Salah satu program yang bertujuan mengurangi prevalensi stanting adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 3.2 juta keluarga sangat miskin. Program ini mentransfer sejumlah uang kepada keluarga penerima tetapi mensyaratkan ibu hamil untuk datang ke Puskesmas dan anak pra-sekolah untuk dimonitor dan diberikan suplemen nutrisi. Studi menunjukkan bahwa sebagai dampak program ini, severe stunting berkurang sebesar 2.7%. Akan tetapi mengingat jumlah orang miskin dan hampir miskin kita cukup besar, maka perlu dipikirkan untuk memperluas cakupan program tersebut.

Akses terhadap Pembiayaan Usaha

Manfaat inklusi finansial dalam pembangunan ekonomi tidak hanya terbatas pada membantu masyarakat kelompok berpendapatan rendah dalam mengelola resiko dan menyerap dampak shock finansial, tetapi juga membantu menciptakan dasar pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat yang tidak termasuk miskin dan hampir miskin masih mengalami hambatan untuk memperoleh akses pembiayaan formal melalui bank dan lembaga keuangan, karena kurangnya sosialisasi dan tidak adanya instrument keuangan yang cocok untuk kebutuhan mereka.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia mulai melakukan pilot project branchless banking. Hal ini sangat terbantu dengan penetrasi telepon genggam yang sangat tinggi di Indonesia. Beberapa program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera sudah mulai secara bertahap disalurkan melalui Layanan Keuangan Digital LKD, seiring dengan perubahan bantuan dari tunai ke non-tunai pada tahun 2014. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan LAKU PANDAI yang merupakan panduan khusus untuk branchless banking berbasis akun bank.

Permasalahan yang muncul terutama disebabkan kurangnya informasi sehingga membingungkan baik masyarakat yang menjadi target inklusi finansial maupun agen/lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Selain itu koordinasi antara kedua lembaga pengatur dan pengawas sistem keuangan juga masih dirasakan kurang. Berbagai program yang diluncurkan dalam rangka inklusi finansial juga juga sering tidak konsisten antara satu dengan yang lain, belum lagi dalam implementasinya.