Perbaikan Iklim Investasi Indonesia

  • Meningkatkan konsistensi arah kebijakan serta desain implementasinya, sehingga dapat menghadirkan kepastian bagi investor asing.
  • Menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang spesifik, serta menerapkan mekanisme reward dan punishment, salah satunya dalam aspek fiskal  alam relasi pemerintah pusat-daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki insentif untuk menjalankan birokrasi, administrasi, dan regulasi dengan efisien, sehingga menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha.
  • Menjadikan DNI sebagai referensi tunggal bagi aturan investasi asing. Seluruh pembatasan investasi asing yang terdapat di peraturan perundangan lain perlu dimasukkan ke dalam DNI. Lebih baik lagi jika pembatasan mengenai investasi asing tidak dibahas di dalam peraturan perundangan sektoral, dan hanya di dalam DNI.
  • Memperbaiki proses penyusunan DNI sehingga lebih komprehensif dan transparan, yang berbasis pada kajian obyektif serta instrumen seperti Regulatory Impact Assessment (RIA), yang bersifat lintas-institusi dan melibatkan pemangku kepentingan yang luas.

DOWNLOAD PDF

Kemudahan Menjalankan Bisnis

Tantangan utama perekonomian Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya 7,5 juta penanggguran terbuka, dan perkiraan penambahan sekitar 8 juta angkatan kerja dalam periode 2014-2019 diperlukan penciptaan 15 juta lapangan kerja selama 5 tahun yang hanya dapat disediakan melalui investasi swasta.

Namun, hingga kini iklim investasi di Indonesia masih kurang mendukung. Dalam memulai suatu aktivitas bisnis, para investor umumnya mengeluhkan tentang sulitnya dan besarnya biaya untuk mendirikan suatu entitas usaha secara legal di Indonesia. Kesulitan juga timbul karena adanya kewajiban untuk menjaminkan sejumlah dana dalam pendirian perusahaan, selain soal kepastian waktu mendapatkan ijin pendirian usaha.

Dalam merealisasikan investasi, investor juga mengeluhkan sulitnya memenuhi perijinan-perijinan usaha yang bersifat sektoral, mendapatkan akses lahan, dan tingginya biaya kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, investor juga mengalami kesulitan akibat tumpang tindihnya kewenangan penerbitan perijinan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam menjalankan usaha, investor dihadapkan pada berbagai persoalan seperti kepastian dan penegakan hukum, ketenagakerjaan, dan biaya ekonomi tinggi akibat rendahnya kualitas regulasi dan pelayanan usaha. Kendala dalam melakukan usaha banyak bersumber pada inkonsistensi antara satu kebijakan/regulasi dengan kebijakan yang lainnya. Sebagai contoh, spirit keterbukaan investasi dalam UU Penanaman Modal semestinya mendasari peraturan perundangan terkait lainnya di tingkat nasional maupun daerah, termasuk undang-undang sektoral di bidang industri, perdagangan, perkebunan, pertambangan, dsb. Akan tetapi, banyak peraturan saat ini yang menerapkan restriksi yang bertentangan dengan spirit keterbukaan dalam UU Penanaman Modal.

Sumber permasalahan juga timbul dari implementasi kebijakan dan regulasi yang sering berubah-ubah, sehingga timbul ketidakpastian bagi pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah diberlakukannya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang tidak serta-merta dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah. Masih ada beberapa pemda yang menetapkan upah minimum dengan tidak menggunakan formula yang dirumuskan dalam PP tersebut.

Permasalahan yang lain juga timbul karena desain kelembagaan yang tumpang tindih dan membingungkan. Dalam pengurusan ijin usaha, diperlukan berbagai persyaratan yang melibatkan berbagai institusi pemerintah di berbagai tingkatan. Akibatnya, ketidakpastian dan biaya usaha menjadi lebih tinggi.

Daftar Negatif Investasi (DNI)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memerlukan pembentukan modal sebagai sumber pembangunan. Dengan rasio modal per tenaga kerja yang relatif rendah, pembentukan modal dari investasi dapat memberikan hasil yang sangat tinggi. Sayangnya, kemampuan untuk mengumpulkan modal di Indonesia masih sangat rendah. Indonesia masih membutuhkan investasi asing. Manfaat yang diperoleh melalui investasi asing di antaranya adalah perbaikan level kemampuan teknologi, keahlian tenaga kerja maupun network yang dimiliki Indonesia, di samping terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menambah pendapatan negara.

Jumlah investasi asing di Indonesia pada 2014 tercatat hanya sekitar 28% dari PDB. Angka ini jauh dibawah dari investasi asing di Malaysia dan Thailand yang mencapai lebih dari 40% dari PDB mereka, ataupun Vietnam yang berkisar pada 50%. Sebuah studi dari Lipsey dan Sjoholm (2010) memperlihatkan bahwa pada tahun 2005, investasi asing di Indonesia hanya berkisar pada 40% dari potensi yang seharusnya. Sementara negara-negara tetangga lainnya mempunyai investasi asing yang lebih tinggi dari potensi mereka, kecuali untuk Filipina.

Saat ini, investasi asing diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mengatur bidang usaha (sektor bisnis) mana saja yang tertutup sepenuhnya untuk berinvestasi atau tertutup sebagian (boleh berinvestasi dengan persyaratan). Pengaturan seperti ini lazim dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara

Permasalahannya adalah DNI di Indonesia bukan merupakan satu-satunya acuan dalam menentukan aturan terhadap investasi asing. Banyak sektor produksi yang tidak diatur dalam DNI, namun dibatasi oleh peraturan perundangan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menjadikan DNI sebagai sumber referensi tunggal dalam pembatasan investasi asing.

Selain itu, perumusan DNI seringkali lebih mencerminkan kepentingan sekelompok pelaku usaha dibanding kepentingan perekonomian secara keseluruhan. Aktivitas konsultasi di dalam penyusunan DNI hanya melibatkan pelaku usaha di sektor tersebut, dibandingkan dengan mendapatkan pandangan dari berbagai pihak. Akibatnya, banyak pihak yang memiliki miskonsepsi bahwa DNI adalah alat kebijakan untuk melindungi usaha domestik dari serbuan investasi asing.

Perbaikan Iklim Investasi