Peran Penting Sektor Jasa dalam Aktivitas Perekonomian

  • Sektor jasa berperan tidak hanya sebagai salah satu sektor produksi dan penyerap tenaga kerja, tetapi lebih penting lagi sebagai katalis, input antara dan enabler dalam aktivitas dan pembangunan ekonomi.
  • Persaingan yang sehat dapat memperbaiki kinerja sektor jasa dan mendorong penyedia jasa menjadi lebih efisien. Ini terkait dengan reformasi regulasi yang menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendorong persaingan sehat.
  • Diperlukan badan regulasi yang independen ataupun bebas terhadap berbagai kepentingan yang ada, terutama bebas dari kepentingan-kepentingan di dalam pemerintah itu sendiri, untuk tiap-tiap sektor jasa.
  • Sektor keuangan yang kuat, efisien dan menjangkau seluruh pihak menjadi syarat utama bagi pembangunan ekonomi yang sehat. Diperlukan perubahan dalam struktur pasar perbankan yang saat ini cenderung oligopolistik; sekali lagi dengan meningkatkan persaingan yang sehat.

DOWNLOAD PDF

Sektor jasa merupakan sektor yang semakin memegang peranan besar dan penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini sektor-sektor jasa menyumbangkan lebih dari 45% nilai tambah perekonomian dan menyerap lebih dari 35% tenaga kerja. Tetapi lebih dari itu, peran penting sektor jasa dalam perekonomian bukan hanya bersumber dari dampak langsung sektor jasa melalui proporsinya terhadap PDB atau statistik tenaga kerja tetapi juga dari perannya sebagai input antara dan enabler bagi seluruh aktivitas perekonomian.

Bedasarkan data Input-Output Indonesia tahun 2005, sektor jasa berkontribusi sekitar 35% dari total input antara yang dibutuhkan oleh sektorsektor produksi di Indonesia, dimana sektor retail dan grosir serta transportasi menjadi sektor jasa yang mendominasi input antara bagi banyak sektor pengolahan (Duggan, Rahardja and Varela, 2013). Sektor jasa berperan penting dalam peningkatan daya saing industri dan produk ekspor.Sektor jasa juga menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan: sektor logistik dan distribusi yang berkualitas akan mengurangi disparitas harga antara berbagai lokasi di Indonesia.

Sayangnya meskipun mengambil peran cukup besar, sektor jasa di Indonesia masih memiliki berbagai masalah utama. Yang pertama adalah kurang tersedianya penyedia dan infrastruktur jasa di banyak daerah. Lebih lagi, berbagai jasa utama seperti transportasi, telekomunikasi dan keuangan, sering tidak tersedia dengan cukup. Kedua adalah masalah kualitas banyak produk jasa yang sering tidak dapat diandalkan. Studi dari Bank Dunia (2014) menunjukkan bahwa sekitar 44% dari biaya logistik disebabkan karena tingginya tingkat ketidakpastian dalam pengiriman barang, yang mengakibatkan dunia usaha harus mengeluarkan biaya lebih dalam inventori. Ketiga adalah masalah biaya dari sektor jasa yang masih tinggi. Saat ini biaya transportasi, misalnya, masih mengambil lebih dari 25% dari PDB, sementara banyak negara ASEAN lain hanya berkisar 10-15%.

Untuk itu, perlu perbaikan mendasar bagi pengembangan sektor jasa yang lebih berkualitas. Salah satu hal yang penting adalah peningkatan persaingan dalam berbagai sektor jasa. Berbagai studi seperti yang dilakukan oleh Arnold, Mattoo dan Narciso (2008) terhadap negara-negara Afrika dan Fernandes dan Paumov (2008) terhadap Chile, menunjukkan bahwa peningkatan persaingan di sektor jasa domestik terbukti dapat meningkatkan produktivitas tidak hanya disektor jasa tersebut, tetapi juga di sektor industri pengolahan.

Saat ini banyak sektor jasa di Indonesia yang mendapatkan perlindungan secara berlebihan. Banyak aturan yang membatasi jumlah penyelenggara sektor jasa, ataupun aturan yang menetapkan harga terendah untuk berbagai pelayanan. Pemberian hak ekslusif juga masih banyak ditemui, terutama bagai penyedia jasa dari kalangan BUMN. Regulasi memainkan peranan dalam menentukan kinerja sektor jasa, yang disebabkan karena pemerintah pada umumnya ingin mengatur sektor jasa karena adanya potensi kegagalan pasar (market failures) dan/atau dalam rangka pemenuhan tujuan sosial tertentu (Dee 2012). Oleh karena itu, peningkatan efisiensi di sektor jasa sangat terkait dengan reformasiregulasi.

Kendala lain yang sering terjadi dibanyak sektor jasa, adalah tidak tersedianya badan regulasi yang independen ataupun bebas terhadap berbagai kepentingan yang ada, terutama bebas dari kepentingan-kepentingan di dalam pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kinerja sektor jasa yang mengarah pada efisiensi adalah adanya badan regulasi yang benar-benar independen.

Masih banyak pula sektor jasa yang secara de-facto tertutup bagi investor asing. Indeks FDI Regulatory Restrictiveness oleh OECD Indonesia menunjukkan bahwa walaupun secara umum terdapat kemajuan dalam hal keterbukaan terhadap investasi asing sejak tahun 1997 hingga 2014, beberapa sektor jasa masih mencatat tingkat keterbukaan yang sangat rendah. Beberapa sektor jasa lainnya juga mencatat nilai Indeks yang meningkat, yaitu sektor distribusi, hotel dan restoran, serta business services.

Investasi asing pada sektor jasa dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan jasa yang lebih efisien. Penyedia jasa internasional akan meningkatkan persaingan di pasar jasa domestik yang mendorong perbaikan kinerja penyedia jasa domestik. Jasa yang dibutuhkan akan tersedia secara lebih banyak, lebih baik dan juga lebih murah. Mereka juga akan memperkenalkan teknologi dan manajemen jasa yang lebih baik untuk diadopsi di dalam negeri. Perkembangan jasa penerbangan yang begitu pesat dan perbaikan kinerja perusahaan penerbangan domestik, setelah rangkaian deregulasi pada awal 2000an, merupakan salah satu contoh bagaimana keterbukaan suatu sektor jasa akan meningkatkan kinerjanya dan juga mendorong aktivitas ekonomi.

Sektor Jasa 1

Sektor Jasa Keuangan

Sektor jasa keuangan dapat diandaikan seperti jantung dari suatu perekonomian, yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Salah satu yang terpenting adalah perbankan yang saat ini merupakan sumber utama pembiayaan. Dibandingkan dengan pasar modal (alternatif sumber pembiayaan lain), jumlah kredit bank sampai bulan Mei 2015 mencapai IDR 3,757 trilyun. Pada saat yang sama, nilai saham dan obligasi yang diterbitkan hanya berkisar IDR 684 trilyun dan IDR 441 trilyun. Aset sektor perbankan juga jauh lebih besar (IDR 5,838 trilyun) dibandingkan dengan aset perusahaan multifinance (IDR 426 trilyun) dan reksadana (IDR 267 trilyun).

Pentingnya sektor perbankan menjadi ironis karena ternyata di Indonesia, akses ke sektor perbankan masih sangat terbatas. Hanya 20% dari populasi yang mempunyai akese ke perbankan, dibandingkan dengan India (35%) atau China (64%). Aset perbankan di Indonesia juga relatif kecil, hanya sekitar 54% dari PDB, dibawah Filippina (84%), atau Thailand (142%).

Saat ini, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, yang diwarnai oleh banyak penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha dengan kepemilikan terafilisasi. Namun begitu, struktur pasar perbankan masih tetap oligopolistik meskipun persaingan memperoleh dana pihak ketiga dan penyaluran kredit cukup tinggi. Akibatnya,

  1. Sebagian besar likuiditas perbankan terkonsentrasi pada bank-bank besar.
  2. Selain itu, mayoritas dana pihak ketiga bersumber dari deposito berjangka dengan tenor singkat.
  3. Besarnya dana provisi kredit juga menjadi karakteristik sektor perbankan di Indonesia terutama disebabkan oleh pasar uang yang dangkal, terbatasnya skema asuransi penjaminan deposito serta ting ginya ketidakpastian fungsi lender of the last resort.

Ketiga faktor di atas tersebut, pada gilirannya membuat transmisi kebijakan moneter tidak efektif. Persoalan lain dalam sektor perbankan terkait dengan strategi penentuan harga/tingkat bunga bank. Secara umum, komponen penentu tingkat bunga kredit bank terlihat dalam gambar di bawah ini :

Sektor Jasa 2

  • Komponen Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) sangat tergantung kondisi likuiditas dalam perekonomian. Saat ini, kondisi likuiditas perbankan semakin terbatas, menyebabkan tingginya HPDK.
  • Komponen kedua yang menentukan tingkat bunga kredit adalah overhead cost yang terdiri dari biaya overhead perolehan dana yang masih tinggi. Sub-komponen lain adalah biaya penyaluran dan pengumpulan kredit tergantung segmen nasabah yang dilayani. Secara umum, untuk nasabah corporate, overhead cost berkisar 1% sedangkan untuk nasabah mikro bisa mencapai 10% karena membutuhkan tenaga sales/marketing/collection yang banyak untuk melayani nasabah mikro.
  • Komponen ketiga adalah profit margin. Ini tergantung dari struktur pasar dari perbankan yang cenderung oligopolistik dengan konsentrasi yang tinggi. Penurunannya dapat dilakukan dengan meningkatkan persaingan, baik antara perbankan, misalnya dengan konsolidasi perbankan kecil, maupun sumber pembiayaan lainnya.
  • Komponen terakhir adalah premi resiko yang besarnya sangat tergantung dari kemampuan dan manajemen resiko perbankan.