Daya Saing Ekonomi Indonesia

Haryo Aswicahyono

DOWNLOAD PDF

Pendahuluan

Secara selintas, Indonesia tidak memiliki masalah dengan daya saing ekonominya. Indonesia cukup berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatifpesat dengan sedikit fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mecapai 5,3% sejak Asian Financial Crisis (AFC). Indonesia juga selalu menduduki peringkat kedua atau ketiga di antara negara G20 dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penyebabnya adalah pengelolaan ekonomi makro yang prudent serta keberhasilan pemerintah menekan rasio utang pemerintah terhadap PDB secara drastis sejak AFC. Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB termasuk diantara yang terendah di kawasan. Dengan pengelolaan ekonomi yang hati-hati, Indonesia berhasil melalui Global Financial Crisis(GFC) dan meminimalkan dampak negatif GFC terhadap ekonomi Indonesia.

Kinerja ekonomi Indonesia yang baik akhir-akhir ini belum tentu berkelanjuatan dan mampu menjawab tantangan lingkungan eksternal dunia yang telah berubah maupun lingkungan eksternal baru dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC). Pertama, untuk beberapa perioda kedepan, situasi ekonomi Internasional diramal akan tetap lesu. Kedua, kinerja perekonomian yang relatif bagus selama ini lebih ditunjang oleh commodity boom dan aliran modal masuk dari negara-negara maju akibat dari kebijakan quantitative easing (QE) Amerika Serikat yang mencari return yg lebih tinggi. Commodity boom sudah berakhir dan QE juga akan segera berakhir. Ketiga, dan yang terpenting, beberapa indikator daya saing internasional, yang akan segara dibahas lebih lanjut, menunjukkan kinerja Indonesia yang buruk.

Melemahnya Daya Saing Indonesia

Terdapat beberapa alasan yang melandasi semakin melemahnya daya saing Indonesi akhir-akhir ini. Pertama, Indonesia mengalami peningkatan terms of trade selama commodity boom beberapa dekade belakangan. Konsekuensi peningkatan term of trade itu adalah apresiasi real effective exchange rate (REER), karena naiknya nominal exchange rate dan atau mengingkatnya inflasi domestik relatif terhadap partner dagangnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, telah terjadi aliran modal masuk dari negara2 OECD yang mencari return yang lebih tinggi. Meningkatnya aliran modal masuk ke Indonesia ini ikut mendorong terjadinya apresiasi rupiah secara riil. Pada saat krisis 1998 Indonesia mengalami depresiasi rupiah yang cukup dalam, namun inflasi Indonesia yang tinggi relatif terhadap partner dagang Indonesia telah mengurangi daya saing akibat depresiasi rupiah 1998 tersebut.

Alasan kedua, daya saing Indonesia melemah karena kegagalan Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi setelah AFC. Menengok ke belakang sejenak, Indonesia melakukan reformasi besar-besaran pertengahan tahun 1980an ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat jatuhnya harga minyak. Reformasi besar-besaran itu telah meghasilkan ekonomi yang lebih sehat. Ekonomi lebih terdiversifikasi, ketergantungan terhadp migas berkurang dan partisipasi swasta meningkat. Namun sejak awal 1990 terjadi deregulation fatique dan berujung krisis ekonomi (dan politik) di tahun 1998. Pada tahun 1998 kembali terjadi reformasi besar-besaran ekonomi maupun politik. Sebagian besar reformasi telah mampu mengembalikan ekonomi ke pertumbuhan yang cukup baik. Namun, DPR yang lebih assertive, kabinet pelangi, lembaga kepresidenan yang lebih lemah, semakin rendahnya kepastian hukum, dan civil society yg lebih aktif telah melahirkan kebijakan yang cenderung populis dan nasionalis.

Alasan ketiga yang mendasari melemahnya daya saing adalah, di satu pihak Indonesia belum mampu meningkatkan sofistikasi teknologi produksinya relatif terhadap negara-negara lain, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (BRICS) misalnya, namun pada saat yang sama mendapat pesaing baru dari negara-negara dengan upah buruh yang lebih rendah seperti Vietnam dan Bangladesh.

Indikator Daya Saing Indonesia Relatif Dibanding Negara-negara ASEAN

Bagian ini membahas berbagai indikator daya saing Indonesia relatif terhadap negara-negara ASEAN.

Real Effective Exchange Rate (REER)

Grafik 1 menunjukkan tren REERuntuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand untuk periode 2000-2015. Pergerakan ke bawah menunjukkan apresiasi nilai tukar riil, baik karena apresiasi nilai tukar nominal dan/atau karena inflasi yang tinggi. Jadi pergerakan ke bawah menunjukkan potensi melemahnya daya saing.

Dari grafik tersebut dapat ditarik beberapa salient feature tentang daya saing ekonomi Indonesia dibanding tetangga-tetangganya. Pertama, sepanjang tahum 2000-2013 Indonesia kehilangan daya saingnya dibanding negara-negara tetangga ASEAN. Hanya sejak 2013 karena depresiasi rupiah yang cukup tajam, Indonesia mengalami peningkatan daya saing. Kedua, episode depresiasi terkait dengan capital outflow akibat instabilitas politik di Indonesia (awal 2000an) atau global shock (2009, 2013), selebihnya nilai tukar riil Indonesia cenderung mengalami apresiasi (kehilangan daya saing). Ketiga, REER Indonesia memiliki volatilitas dibanding negara-negara tetangga. Volatilitas REER ini menambah lemahnya daya saing Indonesia terutama untuk investasi jangka panjang.

REER Indonesia konsisten dengan literatur Dutch Disease yang menjelaskan bahwa commodity boommembuat nilai tukar riil terapresiasi dan mengurangi daya saing sektor tradables di luar komoditas yang mengalami boom.

Grafik 1. Perbandingan REER Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philppines

Daya Saing

Sumber: BIS

Analisis Constant Market Share (CMS)

Analisis CMS merupakan salah satu teknik kuantitatif dalam pembahasan ekonomi internasional. Teknik ini merupakan teknik dekomposisi yang mendekomposisi kinerja ekspor suatu negara dalam periode tertentu kedalam efek struktural, atau biasa disebeut sebagai efek komposisi komoditas, lalu efek adaptasi yang juga disebut sebagai efek distribusi pasar dan juga efek daya saing. Dengan kata lain, pertumbuhan ekspor dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekspor secara umum, komoditas gabungan dalam ekspor tersebut dan keadaan dimana pasar ekspor utamatumbuh lebih cepat atau lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Efek daya saing residu yang merupakan peningkatan atau penurunan dalam pangsa pasar, diasumsikan memiliki dampak pada harga relatif dari produk ekspor suatu negara. Efek komposisi komoditas akan manjadi positif apabila permintaan terhadap komoditas tersebut meningkat secara signifikan. Contohnya, minyak kelapa sawit dalam kasus Indonesia dalam dekade terakhir. Sementara itu, efek distribusi pasar akan menjadi positif ketika ekspor suatu negara bertumpu pada negara dengan pertumbuhan yang tinggi. Dalam kasus Indonesia, contohnya adalah China dan India.

Sebelum masuk kedalam penjelasan mengenai analisis CMS, dapat dilihat di Grafik 2 dibawah yaitu perubahan persentase pangsa ekspor Indonesia di perdagangan dunia dibandingkan dengan negara ASEAN lain.

Grafik 2. Persentase Perubahan Pangsa Ekspor Indonesia dan Negara ASEAN lainnya

Daya Saing2

Sumber: kalkulasi penulis

Pangsa ekpor Indonesia di dunia meningkat drastis sepanjang 2008-2011 sebelum akhirnya menunjukkan tren menurun sampai 2014. Peningkatan pangsa pasar itu belum tentu menunjukkan peningkatan daya saing Indonesia di pasar Internasional. Seperti telah didiskusikan sebelumnya, periode itu bertepatan dengan meningkatnya permintaan dan harga-harga komoditasekspor Indonesia. Ketika permintaan turun setelah 2011, pangsa pasar Indonesia ikut tutun. Peningkatan pangsa sepanjang 2008-2011 dan penurunan pansa setelah 2011 menunjukkan efek komposisi produk dalam analisis CMS.

Table berikut menunjukkan efek daya saing untuk Indonesia, Malaysia Filipina dan Thailand

 

Table 1 Perbandingan Efek Daya Saing di Negara ASEAN

2006-10 2007-11 2008-12 2009-13 2006-13
Indonesia -0.004 0.009 -0.008 -0.011 -0.014
Malaysia -0.016 -0.016 0.029 -0.011 -0.015
Filipina 0.621 0.084 0.166 0.017 0.889
Thailand 0.012 0.005 0.000 -0.001 0.017

Sumber: ITC

Dibandingkan Filipina dan Thailand Indonesia lebih sering menunjukkan efek daya saingnegatif. Hanya pada tahun 2007-2011, Indonesia menunjukkan efek daya saing yang positif, Secara kesuluruhan sepanjang 2006-2013,turunnya daya saing ekspor telah menyebabkan pangsa pasar Indonesia berkurang sebesar 0.014 persen. Sebaliknya efek daya saing memberi kontribusi positif yang cukup besar dalam pertumbuhan ekspor Filipina dan Thailand. Jadi pertumbuhan ekspor Indonesia lebih didorong oleh permintaan, dibanding kemampuan menghasilkan komoditas ekspor yang kompetitif dari segi harga maupun kualitas. Kelemahan struktural ini menyebabkan Indonesia (bersama Malaysia yang juga kaya SDA) lebih rentan terhadap gejolak permintaan internasional.

Total Factor Productivity

Cukup banyak penelitian tentang total factor productivity (TFP) di Indonesia namun sebagian besar sudah ketinggalan jaman. Oleh karena itu kami menggunakan estimasi TFP internasional yang dipublished oleh Conference Board yang memberikan estimasi paling mutakhir, sampai 2014. Converence Boardhanya memberikan data pertumbuhan TFP sementara Penn World Table 8.1 memberikan TFP level relatif terhadap Amerika Serikat. Dengan menggunakan data level TFP pada tahun 1990 dari Penn World Table dan pertumbuhan TFP dari Amerika Serikat dan ASEAN, kita dapat menghitung level TFP negara-negara ASEAN relative terhadap TFP Amerika Serikat hingga tahun 2014.

Grafik 2. Tingkat TFP Negara ASEAN Relatif Terhadap Tingkat TFP Amerika Serikat

Daya Saing3

Sumber: kalkulasi penulis

Beberapa kesimpulan bisa ditarik dari grafik 2. Pertama, pertumbuhan TFP mengikuti pertumbuhan GDP atau pro cyclical. Fenomena procyclical ini terutama terlihat jelas pada saat AFC 1998 dan dalam derajat yang lebih kecilpada saat krisis 2008.  Empirical regularity ini konsisten dengan Verdoorn Law dalam literatur tentang TFP dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kecuali untuk saat krisis, pada umumnya Indonesia dan negara-negara ASEAN mengalami pertumbuhan TFP postif. Ketiga,secara rata-rata pertumbuhan TFP Indonesia jauh lebih rendah dan mengalami perlambatan setelah AFC. Terakhir, Indonesia menunjukkan tingkat TFP tertinggi sebelum krisis, namun mengalami kejatuhan yang terdalam dibanding negara-negara tetangga. Disamping itu, negara-negara tetangga juga lebih cepat pulih, sementara krisis di Indonesia berlarut sampai 2004, baru setelah 2004 TFP kembali menunjukkan peningkatan. Karena kejatuhan yang lebih dalam dan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi Indonesia, pada tahun 2014, level TFP Indonesia berada di bawah Malaysia dan Filipina.

Unit Labor Costs

Setelah AFC, kebijakan ketenagakerjaan lebih pro buruh dibanding sebelum AFC. Perubahan kebijakan ini memberi implikasi pada ongkos produksi terutama untuk sektor-sektor yang padat tenaga kerja. Bagian ini akanmeninjau perubahan tersebut yang tercermin dalam Unit Labor Costs(ULC). Figure 3 menunjukkan produktifitas tenaga kerja, upah rata2 dan ULC untuk sektor manufaktur Indonesia.

Grafik 3. Unit Labor Costs Indonesia 2000-2014

Daya Saing4

Sumber: kalkulasi penulis

Data yang tergambar dalam figure di atas menunjukkan bahwa spanjang 2000-2014 upah tumbuh jauh lebih pesat disbanding produktifitas. Sebagai akibatnya ULC meningkat 3.5 kali lipat. Pertumbuhan upah tertinggi terjadi di awal 2000 sebagai penyesuaian yang wajar terhadap inflasi yang tinggi pada saat krisis 1998. Upah kembali melonjak antara 2012-2014, sementara produktifitas tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan berarti. Grafik 4 menunjukkan perbandingan perbandingan ULC untuk negara-negara ASEAN.

Grafik 4. Perbandingan Unit Labor Cost di Negara ASEAN

Daya Saing5

Sumber: kalkulasi penulis

Bukan hanya Indonesia yang mengalami peningkatan upah yang pesat, negara tetangga terutama Thailand dan Malaysia juga mengalami inflasi upah yang cukup tinggi. Jadi secara relatif sebetulnya, setidaknya sampai 2012 ULC Indonesia masih kompetitif. Sayangnya, data yang tersedia tidak mencakup lonjakan upah di tahun 2013 dan 2014. Peningkatan tajam ULC di tahun 2011 di Thailand lebih disebabkan karena penurunan produktifitas karena banjir besar di tahun 2011 dibanding karena peningkatan upah (lonjakan upah minimum baru terjadi tahun 2012).

Infrastruktur

Kinerja infrastruktur Indonesia telah diteliti secara intensif dan mendapat prioritas utama baik di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat prioritas lebih tinggi lagi di era Presiden Jokowi. Di era Presiden SBY, telah dihasilkan masterplan pembangunan infrastrutur yang tercakup dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di bidang logistik telah diterbitkan Logistic Blueprint. Anggaran Infrastruktur untuk tahun 2015 di era Jokowi mencapai hampir Rp 300 trilyun. Namun demikian, biaya transportasi antar pulau di negara kepulauan ini memang besar. Tingginya biaya logistik mendorong naik struktur harga secara umum terutama di daerah-daerah yang jauh dari Jawa. Misalnya, Sandee et al (2014) memberikan data perbandingan yang menunjukkan biaya logistik Indonesia jauh di atas negara tetangga yang lebih efisien. Penulis laporan logistik tersebut menunjukkan bahwa di pelabuhan terbesar Indonesia, Tanjung Priok, throughput meningkat dua kali lipat sepanjang 2007-2013, namun tidak ada penambahan fasilitas yang berarti.

Masalah logistic di Indonesia muncul karena rendahnya investasi infrastruktur maupun berbagai hambatan regulasi. Rasio investasi infrastruktur Indonesia terhadap PDB, setelah AFC sekitar separuh dari rasio di era Presiden Soeharto. Regulasi yang kurang mendorong persaingan di sektor logistik semakin memperburuk kinerja sector logistik. Berbeda dengan deregulasi di bidang transportasi udara yang mendorong persaingan dan membuahkan pertumbuhan pesat sektor tersebut, sektor angkutan laut justru menjadi semakin restriktif. Undang-undang Pelayaran tahun 2008 semakin mengetatkan asas cabotage yang mengkhususkan pelayaran di perairan Indonesia untuk kapal milik domestic. Kendati pemerintah terus meningkatkan komitmennya untuk membangun infrastruktur, pertanyaannya adalah apakah pemerintah juga mampu menghilangkan hambatan krusial di sektor logistik, seperti lemahnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan kebijakan yang penuh ketidakpastian di sektor logistik.

Pendekatan yang Salah dalam Industrialisasi

Obsesi Nilai Tambah dan Hilirisasi

Akhir-akhir ini semakin gencar wacana tentang perlunya Indonesia menerapkan strategi mengejar nilai tambah. Sebetulnya ini bukan wacana baru, 20 tahun silam dalam dialog pembangunan di Centre of Information and Development Studies (CIDES) Habibie sudah menyarankan agar Indonesia menerapkan strategi pembangunan berdasarkan nilai tambah dengan orientasi teknologi dan industri.  Yang lebih mutakhir, strategi mengejar nilai tambah ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba). Melalui UU Minerba ini,pemerintah akan mengendalikan ekspor bahan tambang mentah dengan memproses hingga mendapatkan nilai tambah di dalam negeri secara optimal melaiui hilirisasi industri.

Ricardo Haussmann menunjukkan bahwa ide hilirisasi bukan hanya salah namun berbahaya karena membatasi diversifikasi pada bahan baku yang dimilikinya padahal kepemilikan bahan baku hanya memiliki nilai lebih sejauh biaya untuk mengangkut bahan mentah antar negara sangat mahal. Revolusi transportasi telah menghilangkan nilai lebih tersebut, bahkan untuk barang tambang.

Lebih jauh Haussmann mengatakan,

“both theory and practice provide reasons to question the presumption that downstream processing is an appropriate development path. The skills and other inputs required to process raw materials and market finished products could be very different from those required to mine or grow them. The key input for producing Aluminium, for example, is cheap energy, not local Bauxite deposits, and that is why South Africa could develop Aluminium exports, even though it had no Bauxite and why Jamaica produces Bauxite but does not process it.”

Indonesia yang mengalami deficit energy tentu saja belum memeliki keunggulan komparatif dalam memproduksi produk hilir bahan tambang

Alasan Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai tambah menurut definisi adalah selisih antara seluruh penerimaan perusahaan dikurangi pengeluaran untuk barang dan jasa antara dan bahan baku yang dibeli dari luar perusahaan tersebut. Biasanya nilai tambah ini dibagi menjadi dua komponen: upah yang diberikan kepada buruh dan return yang diberikan kepada (pemilik) modal.

Semakin berketrampilan buruh yang mengolah bahan baku dan semakin besar modal yang digunakan dalam proses produksi, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri tersebut.Berdasarkan data tabel Input-Output 2005 yang diterbitkan BPS, misalnya nilai tambah per perkerja di industri kimia 276 kali lipat nilai tambah per pekerja di pertanian padi dan 10 kali lipat nilai tambah per pekerja di industri tekstil, pakain jadi dan penyamakan kulit.Dari sisi kebutuhan modal per pekerja,  Industri kimia 30 kali lebih padat modal dibanding sektor pertanian dan 8 kali lebih padat modal dibanding industri tekstil, pakain jadi dan penyamakan kulit.

Singkat kata, industri atau sektor yang bernilai tambah tinggi adalah sektor yang secara relatif padat modal fisikal dan/atau padat modal insani.

Pilihan Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah

Tanpa investasi baru, meningkatkan nilai tambah suatu industri berarti merealokasikan sumber daya dari sektor dengan nilai tambah yang rendah ke sektor dengan nilai tambah yang tinggi. Merealokasikan sumber daya dari sektor yang padat tenaga kerja nir-trampil ke sektor yang lebih padat modal dan/atau padat tenaga kerja trampil.

Namun anda bisa membantah argumen di atas, dengan menunjuk kalimat pertama dari paragraf sebelum ini, yaitu asumsi “tanpa investasi baru.” Bagaimana jika peningkatan nilai tambah itu

dilakukan melalui investasi baru bukan melalui realokasi sumber daya? Tapi pertanyaannya akantetap sama: mengapa investasi baru tersebut digelar di industri pengolahan yang padat modal, bukan di sektor yang penyerapan tenaga kerjanya berkali lipat lebih banyak?

Lantas anda bisa bertanya, jika kita terpaku hanya pada aspek penyerapan tenaga kerja, bukankah Indonesia akan terjebak dalam keterbelakangan, dan terus menerus hanya menghasilkan barang dengan nilai tambah yang rendah dan teknologi sederhana? Jawabannya tidak.

Bayangkan jika Indonesia bisa terus menerus meningkatkan investasinya secara cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama tenaga kerja akan terserap habis sehingga tenaga kerja menjadi langka di pasar tenaga kerja. Di tengah kelangkaan tenaga kerja ini upah buruh akan terdorong naik. Memproduksi barang padat tenaga kerja tidak lagi menguntungkan dan pada gilirannya pengusaha akan menyesuaikan diri dengan bergeser ke industri yang padat modal atau tenaga ahli.

Dengan kata lain, jika investasi tumbuh pesat, secara natural, Indonesia akan bergeser ke industri  dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Bedanya dengan strategi hilirisasi, strategi ini meningkatkan nilai tambah secara bertahap, tanpa picking winner, dan tetap menjaga ekonomi dalam kondisi full employment.

Jangan lupa, Indonesia pernah sukses menerapkan strategi di atas. Pertumbuhan pesat sektor padat karya yang terjadi sejak 1986 sampai sebelum krisis 1998 telah menyerap jutaan tenaga kerja. Chris Manning dalam tulisannya “Lessons from Labor Adjustment to the East Asian Crisis: The Case of South Korea, Thailand and Indonesia” menunjukkan bahwa sebelum krisis 1998 Indonesia sudah memasuki era langka tenaga kerja.³ Seandainya tidak terjadi krisis, maka peningkatan nilai tambah secara natural ini akan terjadi dengan sendirinya di era langka tenaga kerja tersebut.

Dengan terjadinya krisis, ekonomi Indonesia kembali berkelimpahan tenaga kerja. Namun, itu bukan berarti Indonesia lantas harus meninggalkan tugas penyerapan tenaga kerja dengan bergeser ke strategi penargetan industri pencipta nilai tambah. Sebaliknya, Indonesia harus bekerja dua kali lebih keras dalam usahanya menciptakan lapangan kerja. Sayangnya kebijakan tenaga kerja yang rigid, dan upah minimum yang tinggi justru telah memenuhi saran kebijakan peningkatan nilai tambah di atas. Industri padat modal bernilai tambah tinggi yang berkembang setelah krisis, namun dengan daya serap tenaga kerja yang rendah.

Proteksionisme dan Kebijakan Substitusi Impor

Sejak kemerdekaan hingga krisis Indonesia bersikap ambivalen terhadap globalisasi. Pendulum bergeser dari proteksionisme ke liberalisasi dan sebaliknya sepanjang sejarah republik dari ekonomi tertutup di awal 1960an, ke rejim terbuka di akhir 1960an, kembali ke rezim yang sarat intervensi pemerintah di era boom minyak 1970an, ke era deregulasi di pertengahan 1980an.

Sejak reformasi karena krisis 1998, dapat dikatakan sedikit terjadi liberalisasi besar, namun ekonomi tetap relatif terbuka dengan tingkat tarif rata-rata 6% dan non tariff measure (NTM) pada umumnya terbatas di sektor pertanian dan industri hulu. Pendukung reformasi dan proteksionisme seimbang menghasilkan ekonomi yang bersifat ‘precariously open’ seperti dikatakan Basri dan Hill (2004)

Namun akhir-akhir ini kecenderungan ke arah proteksionisme kembali menguat (Patunru and Rahardja, 2015).Percent tariff line di sisi impor yang dikenai NTM meningkat dari 37% di tahun 2009 ke 51% di tahun 2015. Di sisi NTM ekspor, angkanya meningkat tiga kali lipat dalam periode yang sama dan mencakup 41% nilai ekspor (Jakarta Post, 2015)

Berbagai tarif dan NTM dikenakan pada sektor pertanian di sisi impor seperti beras, daging, buah-buahan, dan di sisi ekspor seperti kokoa, minyak sawit, dan kulit. Di sektor manufaktur hambatan perdagangan diterapkan di industri terigu, gula dan produk baja. Seperti telah dibahas sebelumnya strategi hilirisasi juga diterapkan dalam bentuk larangan ekspor maupun pajak ekspor

untuk berbagai produk mineral seperti bauksit, tembaga, nikel, biji baja, timah. Seluruh proteksi ini telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi baik bagi industri maupun konsumen. Diperkirakan berbagai hambatan perdagangan itu telah mendongkrak biaya hidup sebesar 7,5%.

Salah satu argument yang sering dikemukakan untuk mendukung proteksionisme adalah kebijakan substitusi impor yang popular di era 1970an. Logika kebijakan substitutusi Impor 1970an didasarkan atas infant industry argument sebagai berikut. Produk industri Indonesia kalah bersaing dari segi harga maupun kualitas dibanding produk asing. Karena kalah bersaing maka tidak akan ada produksi barang tersebut. Karena Indonesia tidak memproduksi barang tersebut maka tidak ada kesempatan belajar memproduksi barang tersebut (economics of learning by doing)dan menikmati skala ekonomi untuk menurunkan biaya maupun kualitas barang tersebut.

Namun argumen ini memiliki kelemahan. Ilustrasi sederhana berikut bisa memberikan gambaran. Katakan harga impor produk A adalah Rp. 1000/unit sementara harga produksi Indonesia Rp. 1500/unit. Agar produk domestik tersebut bisa bersaing dengan produk impor maka perlu dikenakan tarif sebesar 500 rupiah. Jika misalkan harga produk domestik tersebut bisa diturunkan Rp 50 per tahun, maka dalam 10 tahun produk domestiktersebut akan kompetitif terhadap produk impor. Hitungan sederhana di atas mengasumsikan harga produk impor tidak turun setiap tahun. Katakan berkat berbagai usaha efisiensi dan riset yang lebih besar di pihak asing, harga produk import bisa diturunkan Rp. 60 per tahun. Jika ini yang terjadi maka proteksi harus diberikan terus menerus dan industri tersebut akan terus menjadi industry kanak-kanak yang tidak mampu bersaing. Patut diingat bahwa biaya proteksi ini ditanggung seluruhnya oleh konsumen.

Skenario proteksi terus menerus seperti di atas sangat mungkin terjadi di negara yang korup dan banyak memiliki pemburu rente. Pengusaha akan membandingkan biaya untuk menurukan harga produknya sehingga kompetitif terhadap impor (misalnya biaya R&D) vs biaya melobi pengambil keputusan agar terus menerus memberi proteksi. Dalam negara di mana tingkat korupsi tinggi dan marak pemburu rente, maka besar kemungkinan pengusaha akan memilih strategi memburu rente dibanding menurunkan harga produk. Jika ini terjadi maka kembali industi itu akan terus menerus menjadi infant industry yang tidak kompetitif, dan konsumen akan terus menerus dirugikan.

Argumen di atas juga bisa dinyatakan dengan logika berikut. Jika memang suatu industri yakin hanya rugi sementara sebelum akhirnya mendapat keuntungan setelah mampu bersaing dengan produk impor, maka tentu biaya itu bisa dimasukkan dalam rencana bisnis mereka. Biaya selama belum bisa bersaing dengan produk impor bisa ditutup melalui pinjaman, kemudian dilunasi dari keuntungan yang diperoleh setelah produknya kompetitif terhadap produk impor. Dengan argumen ini, kembali patut dipertanyakan mengapa konsumen yang harus menanggung biaya proteksi, sementara perusahaan jika disiplin melakukan usaha efisiensi dan peningkatan produktifitas terus menerus mampu bersaing dalam jangka panjang tanpa proteksi?

Global Production Network (GPN)

GPN adalah perdagangan dan produksi yang terintegrasi vertikal dan melibatkan banyak negara menjadi bagian yang semakin besar dalam perdagangan intra-industry di dunia khususnya antar negara-negara Asia Timur. Di antara negara-negara ASEAN, perdagangan intra-industri terkait dengan GPN mencakup lebih dari 50% total perdagangan (Athukorala, 2010)

Kendati GPN tertutama terjadi di industri otomotif dan elektronik, pada dasarnya GPN bisa diterapkan di berbagai industri. Sayangnya Indonesia tertinggal dalam GPN ini antara 2010-2011 Indonesia hanya terlibat dalam 0,5% GPN; jauh tertinggal dibanding Malaysia (2,6%), Filipina (1,2%), dan Thailand (1,6%).

Kebijakan substitusi impor dan hilirisasi yang dibahas sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma global production network. Dalam global production network, semakin sedikit negara memproduksi barang dari hulu sampai hilir. Masing-masing negara memproduksi komponen sesuai keunggulan komparatifnya, untuk kemudian digabung menjadi produk akhir di negara yang menjadi production hub.

Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perdagangan dan industri agar bisa berpartisipasi dalam global production network. Partisipasi dalam GPN memerlukan rezim perdagangan dan investasi yang sangat terbuka, tersedianya berbagai jasa penunjang yang prima terutama logistik, agar proses produksi berjalan efisien dan tepat waktu dan juga tenaga kerja yang kompetitif dari yang tak trampil sampai level manajerial. Ketertinggalan Indonesia dalam GPN disebabkan ketidakmampuan Indonesia menyediakan tiga prasyarat itu secara memadai.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Perubahan paradigma kebijakan industri dan perdagangan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia karena kebijakan-kebijakan yang cenderungprotectionistdan inward looking dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya adalah strategi hilirisasi yang sudah tidak relevan di perdangangan internasional. Selain itu, Indonesia juga harus dapat memanfaatkan peluang-peluang kerjasama dalam free trade area seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). Sudah semestinyapolicy maker tidak hanya berpikir cost-benefit bergabung di suatu perjanjian perdagangan tapi juga cost-benefit apabila tidak bergabung. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih aktif melakukan fasilitasi perdagangan bukan hanya menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat restriktif.Perubahan paradigma ini harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi inkonsistensi dan ketidaksingkronan pada kebijakan pemerintah yang sering kali terjadi.

Terkait dengan GPN, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk dapat ikut serta dalam GPN yaitu tenaga kerja, sektor jasa yang efisien dan juga rezim perdagangan dan investasi yang terbuka. Kebijakan tenaga kerja yang rigid telah menyebabkan Indonesia kehilang daya saing dalam hal tenaga kerja. Hal ini dapat diperbaiki dengan perbaikan di sektor jasa dan juga menarapkan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi. Sebagai contoh adalah Vietnam yang sudah dinilai berhasil meningkatkan peranannya di GPN dan juga aktif dalam perjanjian perdagangan internasional.