Menyelesaikan Darurat Nutrisi Anak Sebagai Prasyarat Pertumbuhan Inklusif

Arief Anshory Yusuf

DOWNLOAD PDF

Indonesia: Negara berpendapatan menengah dengan status gizi rendah

Membandingkan beberapa indikator kesejahteraan antara Indonesia dan Kamboja memunculkan beberapa anomali yang cukup menganggu (Tabel 1). Indonesia adalah negara yang termasuk kelompok pendapatan menengah berdasarkan standar Bank Dunia (middle-income countries), sementara Kamboja termasuk kelompok negara berpenghasilan rendah (low-income countries). Pendapatan per kapita Indonesia jauh lebih tinggi daripada Kamboja, hampir 3 kali lipat lebih tinggi.  Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional juga menunjukkan kita relatif lebih sejahtera. Akan tetapi, ketika kita membandingkan indikator kesehatan, dalam hal ini malnutrisi anak balita, ternyata Indonesia tidak lebih baik. Untuk indikator malnutrisi seperti severewasting (proporsi tinggi-berat badan abnormal), Indonesia bisa sampai 3 kali lipat lebih tinggi daripada Kamboja. Jika Kamboja menjadi pembanding, indikator pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan nasional kita tidak searah dengan indikator malnutrisi.

Tabel 1. Perbandingan beberapa indikator kesejahteraan antara Indonesia dan Kamboja

       
INDONESIA 2010 2011 2012 2013
GNI per capita, PPP (constant 2011 international $) 8,234 9,017 9,394 9,725
GNI per capita, Atlas method (current US$) 2,530 3,580 3,740 3,630
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of pop.) 13.3 12.0 11.4 11.3
Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of pop.) 15.9
Poverty headcount ratio at $3.10 a day (2011 PPP) (% of pop.) 46.3 41.7
Prevalence of stunting, height for age (% of children under 5) 39.2 36.4
Prevalence of severe wasting (% of children under 5) 5.4 6.7
Prevalence of wasting (% of children under 5) 12.3 13.5
CAMBODIA 2010 2012 2013 2014
GNI per capita, PPP (constant 2011 international $) 2,397 2,647 2,777 2,924
GNI per capita, Atlas method (current US$) 750 880 960 1,020
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of pop.) 22.1 17.7
Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of pop.) 10.0 6.2
Poverty headcount ratio at $3.10 a day (2011 PPP) (% of pop.) 42.4 37.0
Prevalence of stunting, height for age (% of children under 5) 40.9 32.4
Prevalence of severe wasting (% of children under 5) 2.8 2.3
Prevalence of wasting (% of children under 5) 10.8 9.6
Sumber: World Bank’s World Development Indicator, retreived 17 januari 2016

Lain ceritanya, ketika kita membandingkan tingkat kemiskinan berdasarkan standar internasional, bukan berdasarkan garis kemiskinan nasional.  Nampak bahwa ternyata kita memang tidak lebih baik daripada Kamboja. Di tahun 2012, misalnya, nampak bahwa tingkat kemiskinan moderat kita lebih tinggi daripada Kamboja. Tingkat kemiskinan moderat adalah proporsi penduduk yang pengeluaran per orang-nya lebih rendah daripada $3.1 (atas dasar Purchasing Power Parity atau PPP). Garis kemiskinan $3.1 (PPP) ini ekuivalen dengan sekitar Rp 13,000 per hari. Pada garis kemiskinan ini, di tahun 2012, 41.7% orang Indonesia tergolong miskin, sementara di Kamboja hanya 37%. Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak seperti pendapatan per kapita dan kemiskinan standar nasional, indikator kemiskinan standar internasional Indonesia, searah dengan indikator malnutrisi.

Rendahnya status gizi balita secara nasional yang tidak konsisten dengan pencapaian agregat seperti pendapatan per kapita dan relatif rendahnya tingkat kemiskinan resmi pemerintah setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, garis kemiskinan yang digunakan pemerintah terlalu rendah. Hal ini, misalnya dikemukakan baru-baru ini oleh Chris Hoy (2016) yang menunjukkan bahwa garis kemiskinan resmi Indonesia saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari garis kemiskinan 15 negara termiskin. Kedua, ketimpangan pendapatan di Indonesia yang cukup tinggi. Selama satu dekade terakhir, Indonesia memang mengalami peningkatan ketimpangan yang sangat tinggi, salah satu peningkatan tercepat yang dialami negara-negara berkembang (Yusuf dkk, 2014).

Kualitas Kesehatan Anak dan paradigma keadilan untuk pertumbuhan

Jarang yang menyadari sepenuhnya bahwa kualitas kesehatan anak, terutama di kalangan tak mampu, dapat membahayakan kelanjutan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya kualitas kesehatan anak adalah sinyal tidak meratanya distribusi modal manusia (human capital) dan ini akan akan searah dengan ketimpangan pendapatan secara umum. Studi-studi terbaru justru menunjukkan bahwa negara-negara yang timpang justu identik dengan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya rendah. Ini terjadi karena  negara-negara yang pendapatannya timpang cenderung identik dengan difusi human capital yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya potensi inovasi, pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Sebuah konsep yang sudah lama diutarakan dalam teori pertumbuhan ekonomi baru (new growth theory).

Dengan demikian, keadilan sosial, justru harus menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi. Indikator keadilan sosial yang paling dapat diterima dalam spektrum politik yang luas adalah pemerataan kesempatan terutama dalam kesempatan peningkatan modal manusia (human capital) dimana akses terhadap kesehatan dan gizi pada masa pertumbuhan adalah yang terpenting (Gambar 1).  Disinilah negara mempunyai peran utama karena akses terhadap kedua jasa dasar itu sangat tergantung dari initial condition. Kita tidak bisa memilih dimana kita dilahirkan.

Social1

Gambar 1. Paradigma keadilan untuk pertumbuhan (Sumber: adaptasi penulis)

Selain tentunya banyak hal lain yang mesti dilakukan, jelas bahwa salah satu yang mendesak adalah menyelesaikan segera masalah gizi buruk anak-anak Indonesia. Di kala pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup tinggi, selama kurun waktu 2007 ke 2013 stunting justru mengalami peningkatan[1]. Indikator rendah gizi seperti stunting dan wasting tentunya sangat berkorelasi dengan asupan gizi termasuk protein yang vital dalam pertumbuhan otak anak. Dengan konsekuensinya terhadap kualitas intelegensi di usia dewasa, maka mobilitas sosial akan menjadi terhambat. Kemiskinan akan diwariskan secara turun-temurun.

James Heckman, ekonom pemegang hadiah Nobel dari Universitas Chicago, menjelaskan dengan gamblang sedemikian pentingnya melakukan investasi modal manusia pada usia dini (0-3 tahun). Return on investment-nya lebih tinggi dibandingkan investasi-investasi yang menargetkan anak di usia yang lebih tua atau dewasa (Lihat Gambar 2).

Social2

Gambar 2. Pentingnya investasi SDM di usia dini (Sumber heckmanequation.org)

Alasan utamanya sederhana, usia 0-3 tahun adalah usia yang sangat sensitif dalam perkembangan otak anak (Gambar 2), baik itu terkait dengan hal-hal kognitif seperti pemahaman angka, simbol, maupun social skills. Tanpa asupan gizi yang baik, anak-anak Indonesia yang orang tuanya miskin tidak akan punya kesempatan dalam memperbaiki status ekonominya ketika dewasa. Data SUSENAS bulan Maret 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat 29.9% penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (PPP$3.1 per hari) sebesar Rp 450 ribu per bulan per orang.[1] Artinya kira-kira setidaknya ada sekitar 20an juta keluarga yang anak-anaknya rentan terhadap kekurangan gizi. Anak-anak ini diselamatkan masa depannya.

Rendahnya cakupan gizi anak Indonesia ini sangat mungkin juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas kognitif siswa-siswa sekolah di Indonesia. Dalam evaluasi PISA score (dalam bidang matematika, sains dan membaca) yang dilakukan oleh OECD terhadap banyak negara, anak-anak Indonesia selalu menjadi hampir juru kunci (Tahun 2012 kedua terendah dari 64 negara yang dievaluasi). Tanpa intervensi negara segera, kesempatan kita mempunyai generasi yang akan datang yang inovatif, penyumbang pertumbuhan ekonomi, hilang sudah.

Urgensi penguatan intervensi gizi anak-anak tak mampu

Hal-hal diatas cukup gamblang menunjukkan bahwa kita sangat tertinggal dalam kualitas nutrisi secara nasional, apalagi dikalangan keluarga tak mampu. Masalahnya mungkin lebih serius dari statistik semata mengingat sepertiga dari penduduk Indonesia masih miskin. Parahnya kondisi ini bukan hanya mengganggu aspek keadilan tetapi juga membahayakan pemerataan kesempatan dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Intervensi negara yang sudah ada selama ini perlu dievaluasi kembali efektivitasnya karena terbukti tidak memberikan perbaikan yang berarti.Internvensi peningkatan nutrisi anak pra-sekolah di kalangan masyarakat tak mampu, misalnya, harus segera dioptimalkan. Anggaran yang dikeluarkan jika diperlukan harus diperbesar mengingat anggaran kesehatan kita relatif rendah dibandingkan dengan pengeluaran lain, seperti pendidikan dan infrastruktur. Efektivitas program seperti ini tidak perlu diragukan efektivitasnya.

Literatur menunjukkan bahwa secara ilmiah, program intervensi gizi untuk anak-anak miskin (dan hampir miskin) ini sudah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satu studi yang meyakinkan (karena sifat studinya yang longitudinal selama hampir 30 tahun) di Guatamala menunjukkan bahwa intervensi asupan protein terhadap anak-anak miskin terbukti meningkatkan penghasilan mereka ketika dewasa sebanyak 46% (Alderman dkk, 2006).[2] Dengan demikian intervensi perbaikan nutrisi untuk anak-anak miskin dan hampir miskin akan membantu mereka dalam meningkatkan peluang dalam memperoleh manfaat dari mobilitas sosial. Ketimpangan ekonomi akan berkurang demikian juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan tercapai.

Bukan berarti program-program seperti itu tidak ada di Indonesia, yang menjadi masalah adalah seberapa besar cakupan dan efektivitasnya. Di Indonesia, misalnya, salah satu program yang bertujuan mengurangi prevalensi stuntingadalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang ditargetkan kepada 3.2 juta keluarga sangat miskin.[3] Program ini mentransfer sejumlah uang kepada keluarga penerima tetapi mensyaratkan ibu hamil untuk datang ke Puskesmas dan anak pra-sekolah untuk dimonitor dan diberikan suplemen nutrisi. Studi[4] menunjukkan bahwa sebagai dampak program ini, severe stunting berkurang sebesar 2.7%. Akan tetapi mengingat jumlah orang miskin dan hampir miskin kita cukup besar (lebih dari 70an juta orang), maka supaya berdampak positif, scaling-up untuk program seperti ini perlu segera dipikirkan, demikian juga evaluasi program-program yang sudah ada dan inovasi-inovasi program baru harus direncanakan dan diimplementasikan. Tidak ada kata menunggu. Semakin lama kita menunggu, kesejahteraan anak-anak kita di usia dewasanya menjadi taruhannya. Respon kita terhadap kondisi darurat nutrisi anak ini akan menjadi bagian pertanggunjawaban kita untuk generasi yang akan datang.